GORONTALO — Demonstrasi 18 November 2025 di depan Polda Gorontalo berubah menjadi panggung kritik paling keras yang dilayangkan terhadap institusi penegak hukum di daerah. Di tengah panasnya matahari, Kevin Lapendos, koordinator lapangan aksi, tampil menyampaikan orasi dengan narasi lugas dan argumentasi tajam, mempertanyakan bukan hanya penanganan kasus, tetapi integritas struktural Polda Gorontalo dalam menghadapi praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menggurita.
Tiga Kepala Desa Dalam Sorotan: “Jika Polda Tidak Bertindak, Publik Berhak Bertanya: Ada Apa?”
Kevin secara gamblang menuntut langkah hukum terhadap tiga kepala desa di Pohuwato—Kades Bulangita, Kades Teratai, dan Kades Palopo—yang menurut hasil penelusuran massa aksi diduga terlibat aktivitas PETI di wilayah mereka.
“Kami tidak datang membawa asumsi kosong. Kami datang membawa temuan dan dugaan kuat. Jika Polda Gorontalo tidak mampu memeriksa tiga kepala desa ini, publik sangat layak menduga ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ditutupi,” seru Kevin.
Dengan retorika yang tajam, Kevin menempatkan isu ini bukan sekadar persoalan kriminalitas desa, melainkan indikasi rusaknya tata kelola hukum di tingkat daerah.
Dugaan Pola Perlindungan Aparat Polda terhadap Aktivitas PETI: Kevin: ‘Jika Tidak Bertindak, Dugaan Kami Menguat’
Aksi semakin mengarah pada kritik struktural ketika Kevin mengungkap beredarnya sebuah video percakapan/video call yang disebut oleh massa aksi memperlihatkan oknum Polda Gorontalo meminta fasilitas tertentu kepada pelaku tambang ilegal di Boalemo.
“Bagaimana mungkin oknum yang mengetahui aktivitas PETI justru bercakap akrab meminta fasilitas? Ini bukan soal satu oknum nakal. Ini soal pola, soal struktur, soal budaya diam yang berbahaya,” tambah Kevin.
Ia menyinggung nama Marten Basaur, yang menurut dugaan massa aksi tetap dibiarkan beroperasi meskipun sudah sering disebut dalam laporan warga.
Kevin menilai bahwa jika video tersebut benar adanya, maka itu merupakan indikator serius adanya permisivitas sistemik, bukan sekadar kelalaian individu.
Sembilan Inisial Pemain PETI: “Data Sudah Diserahkan, Tapi Keberanian Penegakan Hukum Belum Terlihat”
Dalam pernyataan selanjutnya, Kevin mengumumkan sembilan inisial yang menurut investigasi lapangan kelompoknya terlibat dalam aktivitas PETI di Pohuwato:
HS, NK, MM, AR, PAM, AM, SB, DB, PA.
“Kami sudah menyerahkan daftar ini kepada Polda. Tantangan kami sederhana: lakukan penyelidikan. Jangan biarkan publik menyimpulkan bahwa aparat penegak hukum lebih takut kepada pelaku PETI daripada kepada rakyatnya sendiri,” ungkap Kevin.
Ia menyatakan bahwa lambatnya respons Polda terhadap nama-nama tersebut telah menimbulkan kesan kuat adanya “zona abu-abu” yang selama ini melindungi para pelaku PETI dari proses hukum.
Polda Dinilai Tak Siap Menjawab: ‘Utusan Mereka Bahkan Tak Tahu Apa yang Sedang Diselidiki’
Kevin kemudian menyoroti cara Polda merespons kedatangan massa. Menurutnya, pihak yang dikirim untuk menemui demonstran tidak memiliki kapasitas maupun pemahaman yang memadai tentang kasus yang sedang disorot.
“Ini problem serius. Bagaimana institusi sebesar Polda Gorontalo mengirim perwakilan yang sama sekali tidak memahami substansi tuntutan? Bahkan terkait dugaan keterlibatan oknum internal yang sedang diselidiki, mereka tampak tidak tahu apa-apa,” kritiknya.
Kevin menyebut situasi itu sebagai pukulan terhadap kredibilitas institusi, menggambarkan Polda seolah tidak memiliki kesiapan intelektual dan moral untuk menjawab keresahan masyarakat.
Kevin: “Kami Butuh Penegak Hukum yang Gentle, Bukan Penyampai Pesan Tanpa Tindak Lanjut”
Menutup orasinya, Kevin mengingatkan bahwa massa aksi tidak membutuhkan jawaban normatif berupa kalimat “akan disampaikan ke Kapolda”, tetapi kehadiran institusi yang bertanggung jawab, berani, dan jelas sikapnya.
“Kalau sekadar menyampaikan ke Kapolda, semua juga bisa. Yang dibutuhkan publik adalah tindakan, bukan seremonial retoris. Lain kali, sambut massa aksi dengan gentle. Jangan kirim utusan yang bahkan tidak mengerti apa yang sedang diperbincangkan,” tegas Kevin.
Ia memastikan bahwa perjuangan belum selesai.
“Minggu depan kami kembali turun. Kami akan sertakan laporan resmi sesuai prosedur. Jika Polda Gorontalo ingin membuktikan bahwa mereka bukan bagian dari persoalan, ini momen penting bagi mereka untuk menunjukkan komitmen,” tutupnya.
